Mengapa ijazah Jokowi dan Gibran terus menjadi bahan perdebatan? Pertanyaan itu mudah disusul pertanyaan lain: apakah dokumen pendidikan pejabat lainnya pasti tidak bermasalah? Keduanya menyentuh persoalan yang berbeda, yakni keabsahan persyaratan jabatan dan cara perhatian publik terbentuk. Keramaian suatu perkara belum menunjukkan seberapa kuat buktinya, sebagaimana sepinya pemberitaan tidak menjamin dokumen seseorang telah diperiksa secara memadai.

Kata ‘hanya’ perlu diuji sebelum dijadikan kesimpulan. Sengketa ijazah juga terjadi dalam pemilihan kepala daerah. Dalam perkara Gorontalo Utara pada 26 Mei 2025, MK menyatakan tuduhan terhadap ijazah Nurjana Hasan Yusuf tidak beralasan menurut hukum dan menerangkan bahwa ijazah Paket C yang bersangkutan sah. Contoh ini menunjukkan adanya tokoh lain yang dipersoalkan sekaligus pentingnya memberitakan hasil pemeriksaannya. [1]

Penelaahan ini tidak menghitung seluruh pemberitaan atau memeriksa ijazah semua pejabat. Karena itu, belum dapat disimpulkan bahwa Jokowi dan Gibran paling sering dipersoalkan, ataupun bahwa pejabat lain bebas masalah. Pertanyaan yang lebih berguna ialah mengapa perkara mereka memperoleh makna politik yang luas dan bagaimana standar pemeriksaan dapat berlaku konsisten.

Dua nama, persoalan yang berbeda

Untuk Jokowi, UGM pada 17 Juli 2025 menegaskan bahwa ia merupakan alumnus Fakultas Kehutanan yang lulus pada 5 November 1985. Sebelumnya, pada 22 Mei 2025, Bareskrim menyampaikan bahwa pemeriksaan dan uji forensik menyimpulkan ijazahnya asli serta tidak menemukan unsur pidana dalam pengaduan yang diperiksa. Kedua keterangan institusional tersebut harus hadir ketika tuduhan keaslian dokumen dibahas. [2][3]

Perkara Gibran menyangkut dasar penyetaraan pendidikan luar negeri untuk memenuhi persyaratan pendidikan pencalonan. Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak memperoleh bukti meyakinkan tentang dokumen kelulusan luar negeri yang dapat mendasari kesetaraan minimal SMA. Namun, amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; MK tidak mendiskualifikasi Gibran. [4]

Pertimbangan dan amar harus dibaca bersama. Perkara tersebut tidak dapat diringkas menjadi putusan pidana pemalsuan ijazah, juga tidak tepat diklaim sebagai pengesahan tanpa persoalan. Menyamakan kasus Jokowi dan Gibran hanya karena hubungan keluarga akan mengaburkan objek pemeriksaan, lembaga yang berwenang, serta bukti yang relevan bagi masing-masing perkara.

KPU menjelaskan pada 7 Oktober 2026 bahwa verifikasi pencalonan Gibran bertumpu pada dokumen penyetaraan dari kementerian berwenang dan saat itu dinilai memenuhi syarat. Pada 29 Oktober, kuasa hukum Gibran menjelaskan jalur pendidikan melalui UTS Insearch dan MDIS serta menyatakan telah menunjukkan dokumen dalam persidangan PTUN. Keterangan pihak terkait ini perlu dicatat sebagai penjelasan mereka, bukan putusan pengadilan baru. [5][6]

Mengapa perdebatan melampaui dokumen

Menurut pembacaan ini, posisi politik kedua tokoh membantu menjelaskan besarnya perhatian. Jokowi merupakan mantan presiden, sedangkan Gibran menjabat wakil presiden. Hubungan ayah dan anak memungkinkan publik menghubungkan persoalan administratif dengan pembahasan lebih luas mengenai akses kekuasaan dan perlakuan yang setara. Hubungan tersebut menerangkan relevansi politik, tetapi tidak membuktikan kesalahan dokumen. [4][8]

Sorotan juga dapat bertahan ketika penjelasan institusi belum menjawab pertanyaan yang dianggap penting oleh sebagian masyarakat. Menyatakan sebuah dokumen sah, menjelaskan proses verifikasinya, dan memberikan akses informasi merupakan tiga tindakan berbeda. Publik dapat menerima satu penjelasan sekaligus mempertanyakan prosedur lainnya. Karena itu, setiap keberatan perlu diidentifikasi secara spesifik sebelum dibantah atau dibenarkan.

Sengketa keterbukaan informasi memperlihatkan perbedaan tersebut. Pada 13 Januari 2026, KI Pusat memutuskan bahwa salinan ijazah Jokowi yang digunakan untuk pencalonan presiden merupakan informasi terbuka dan memerintahkan penyerahannya setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Keputusan mengenai akses informasi itu tidak dengan sendirinya merupakan penilaian bahwa ijazah palsu. [7]

Ada pula kemungkinan suatu dokumen menjadi lambang pertarungan kepercayaan. Pendukung dapat membaca pertanyaan sebagai serangan, sementara pengkritik membaca jawaban sebagai pengelakan. Ini merupakan penafsiran mengenai mekanisme perdebatan, bukan hasil pengukuran sikap seluruh masyarakat. Untuk membuktikan pengaruh polarisasi atau algoritma terhadap kasus ini diperlukan data yang belum tersedia dalam penelaahan ini.

Kepentingan politik perlu dibuktikan

Pada 16 Oktober 2026, Jokowi menyebut polemik tersebut sebagai operasi politik yang merugikan reputasinya dan Gibran. Pernyataan ini merupakan pandangan pihak yang menjadi sasaran polemik. Ia layak diberitakan dengan atribusi, tetapi belum cukup untuk menetapkan adanya pengendali tersembunyi, sumber pendanaan tertentu, atau koordinasi seluruh pihak yang mempertanyakan dokumen. [8]

Manfaat politik yang mungkin diperoleh seseorang tidak otomatis membuktikan bahwa orang tersebut menciptakan isu. Demikian pula, keberatan yang memiliki konsekuensi politik tetap dapat mengandung pertanyaan administratif yang sah. Dugaan pengalihan isu memerlukan pembuktian tentang tujuan dan koordinasi; kesamaan waktu antara dua pemberitaan saja tidak mencukupi.

Ruang bagi tanggapan juga harus dipertahankan. Pada 30 Oktober 2026, Gibran menyatakan menghormati proses PTUN dan berharap persidangan memberikan kejelasan kepada masyarakat. Ia juga menghormati keputusan penggugat yang mencabut gugatan dan menyerahkan proses selanjutnya kepada majelis hakim. Pernyataan ini tetap perlu dibedakan dari penetapan pengadilan mengenai akhir perkara. [9]

Standar yang sama untuk semua pejabat

Pertanyaan mengenai pejabat lain sebaiknya menghasilkan usulan perbaikan yang dapat dikerjakan. Penyelenggara pemilihan dapat memperjelas jejak verifikasi: lembaga penerbit yang dihubungi, dokumen yang diperiksa, dasar penyetaraan, dan cara menindaklanjuti keberatan. Informasi yang dibuka harus relevan dengan kepentingan publik, dengan pembatasan data pribadi mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pengawasan yang adil menggunakan ukuran bukti yang sama terhadap kawan maupun lawan politik. Tuduhan yang terbantahkan perlu dikoreksi; pertanyaan yang belum terjawab perlu ditindaklanjuti melalui prosedur yang sesuai. Meminta pemeriksaan pejabat lain tidak membatalkan kewajiban menjawab perkara tertentu, dan besarnya perhatian terhadap seseorang tidak membenarkan kesimpulan tanpa bukti.

Arah yang produktif ialah mengubah polemik menjadi perbaikan verifikasi dan keterbukaan yang dapat diperiksa publik. Kepercayaan lebih mungkin tumbuh ketika orang dapat memahami apa yang diperiksa, siapa yang memeriksa, hasilnya, serta bagian yang masih disengketakan. Standar tersebut perlu bertahan setelah nama Jokowi dan Gibran tidak lagi menjadi pusat percakapan.

Sumber & referensi