MBG 2.0: Dapur Dibenahi, Bisakah Kepercayaan Publik Dipulihkan?

Seporsi makanan untuk anak sekolah membawa harapan yang sederhana: anak menerima makanan bergizi, orang tua merasa tenang, dan kegiatan belajar berjalan baik. Karena itu, perubahan besar dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) patut dinilai melalui pengalaman penerimanya. Dapur yang lebih tertib seharusnya menghasilkan pelayanan yang lebih dapat dipercaya.

Dalam tayangan METRO TV pada 29 Oktober 2026, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memaparkan agenda MBG 2.0. Ia membicarakan pembenahan pengawasan, pelaporan penggunaan dana, keamanan pangan, serta keterlibatan masyarakat. Siaran pers BGN pada hari yang sama menempatkan tata kelola, pemberantasan praktik koruptif, transparansi, dan kolaborasi sebagai prioritas transformasi.

Arah tersebut menjawab pertanyaan penting: bagaimana memastikan program berskala besar tetap terkendali sampai ke dapur dan sekolah? Dalam penilaian Aporiameso, ukuran keberhasilannya perlu bergeser dari banyaknya perubahan yang diumumkan menuju bukti bahwa kesalahan dapat dicegah, terdeteksi, dan diperbaiki.

Pelaporan dana harus berujung pada pelayanan yang terjaga

Pada bagian sekitar menit 26–29, Sudaryono menjelaskan bahwa penambahan dana dapur dikaitkan dengan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH). Ia menyebut 6.100 dapur belum menyampaikan laporan tersebut, serta menjelaskan penghentian sementara dan pemeriksaan oleh Inspektorat. Angka itu merupakan pernyataan dalam paparan, bukan hasil pemeriksaan independen Aporiameso.

Secara tata kelola, persyaratan tersebut dapat memperjelas hubungan antara uang yang disalurkan dan penggunaan yang dipertanggungjawabkan. Namun, ketidaklengkapan laporan tidak otomatis membuktikan tindak pidana. Pemeriksaan perlu membedakan kesalahan administrasi, keterbatasan kemampuan petugas, dan dugaan penyalahgunaan. Sanksi serta bantuan perbaikan semestinya mengikuti penyebab yang ditemukan.

Ada persoalan pelayanan yang tidak boleh tertinggal: apa yang terjadi pada anak ketika dapurnya dihentikan? Menurut Aporiameso, pembenahan perlu disertai rencana pelayanan pengganti yang aman, pemberitahuan kepada sekolah, dan batas waktu penyelesaian. Disiplin administrasi akan lebih bermakna jika penerima manfaat tidak dibiarkan menghadapi ketidakpastian.

Penghematan perlu dijelaskan dengan ukuran yang tepat

BGN melaporkan efisiensi dan pengembalian anggaran hingga Rp44 triliun. Penyebutan kedua istilah itu penting: penghematan alokasi atau biaya dan pengembalian dana merupakan kategori yang perlu dipisahkan ketika publik menilai hasil pembenahan. Angka agregat tersebut tidak boleh langsung dibaca sebagai nilai korupsi yang telah terbukti.

Untuk membuatnya dapat diuji, laporan publik sebaiknya memperlihatkan periode penghitungan, dasar pembanding, bagian yang berupa proyeksi, serta realisasi yang telah diperiksa. Pembaca juga membutuhkan penjelasan tentang mutu layanan setelah pengeluaran diubah. Biaya lebih rendah baru menjadi kemajuan apabila kecukupan porsi, keamanan pangan, dan kesinambungan distribusi tetap terjaga.

Sertifikat dan kamera perlu ditopang kebiasaan kerja

BGN menyatakan penguatan keamanan pangan mencakup Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), juru masak berpengalaman, inspeksi, dan pengawasan melalui kamera. Langkah tersebut memberi perangkat pengendalian, tetapi keberadaannya belum dengan sendirinya membuktikan kepatuhan setiap dapur sepanjang waktu.

WHO merumuskan lima prinsip pangan yang lebih aman: menjaga kebersihan, memisahkan bahan mentah dan makanan matang, memasak secara menyeluruh, menjaga suhu yang aman, serta menggunakan air dan bahan baku yang aman. Prinsip ini memperlihatkan bahwa pengendalian risiko mengikuti seluruh proses, bukan berhenti pada tampilan dapur yang bersih.

Implikasinya, petugas perlu mampu mencatat dan memeriksa proses penting, mengenali penyimpangan, serta menghentikan penyajian ketika keamanan diragukan. Kamera dapat membantu penelusuran kejadian, tetapi tidak menggantikan pengukuran suhu atau pemeriksaan bahan. Label waktu konsumsi juga harus didukung penanganan yang benar sejak makanan disiapkan. Pengawasan yang berguna menghasilkan tindakan sebelum masalah sampai kepada anak.

Orang tua membutuhkan aduan yang ditindaklanjuti

Pada bagian sekitar menit 46–48, Sudaryono membahas perluasan pengawasan publik dan Radar MBG untuk melihat informasi menu serta dapur penyedia. Keterbukaan seperti ini membuka ruang bagi orang tua dan sekolah untuk membandingkan informasi yang diumumkan dengan pelayanan yang diterima.

Namun, keterbukaan perlu mempunyai ujung yang jelas. Sebagai usulan, setiap aduan sebaiknya memperoleh nomor pencatatan, penanggung jawab, status pemeriksaan, dan pemberitahuan hasil. Identitas anak dan pelapor harus dilindungi. Banyaknya laporan masuk tidak tepat langsung ditafsirkan sebagai program memburuk; jumlah itu juga dapat meningkat karena saluran pengaduan semakin mudah digunakan.

Pengawasan dari luar pelaksana tetap penting. Dalam siaran pers 6 Oktober 2026, Ombudsman RI menyampaikan rencana Investigasi Atas Prakarsa Sendiri terkait keamanan pangan dan penanganan keracunan MBG. Ombudsman juga menyebut dukungan 34 kantor perwakilan. Pernyataan itu menunjukkan adanya jalur pengawasan eksternal, bukan bukti bahwa seluruh perbaikannya sudah terlaksana.

Dari porsi tersalurkan menuju manfaat yang terukur

Ringkasan publikasi WFP tentang pemberian makanan sekolah menghubungkan program tersebut dengan gizi anak, petani lokal, serta rantai pasok. Kerangka ini membantu melihat potensi manfaat MBG secara lebih luas. Akan tetapi, pengalaman internasional tidak otomatis membuktikan besarnya dampak program di Indonesia; hasilnya tetap memerlukan evaluasi dengan data setempat.

Aporiameso mengusulkan lima ukuran yang diumumkan berkala: porsi yang benar-benar diterima, kepatuhan keamanan pangan, ketepatan distribusi, penyelesaian aduan, serta hasil evaluasi manfaat gizi. Definisi, periode, dan cara menghitungnya perlu konsisten. Untuk kejadian kesehatan, jumlah kasus dan jumlah porsi perlu dibaca bersama agar perubahan skala layanan tidak mengaburkan risiko.

Penilaian juga perlu membandingkan kondisi sebelum dan setelah perbaikan dengan memperhatikan perubahan jumlah penerima, wilayah layanan, dan kelengkapan pelaporan. Evaluasi manfaat gizi membutuhkan rancangan serta waktu pengamatan yang memadai. Kenaikan jumlah porsi sendiri tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa masalah gizi telah teratasi.

MBG 2.0 menawarkan arah pembenahan yang layak diperiksa secara terbuka. Kepercayaan akan memperoleh dasar yang lebih kuat ketika orang tua dapat melihat makanan aman, sekolah mendapat kepastian layanan, dan keluhan memperoleh penyelesaian. Sampai bukti itu tersedia secara konsisten, pengumuman transformasi sebaiknya diperlakukan sebagai komitmen yang sedang diuji.